Cara Daftar BLT Ibu Hamil & Balita PKH dtks.kemensos.go.id

Program BLT ibu hamil dan balita dalam PKH bisa diperoleh jika terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Aturan ini berlaku juga untuk KPM lain yang berhak atas bantuan PKH.

Anggara Program PKH selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu kenaikan hingga 25 persen. Sehingga, BLT ibu hamil dan balita total bantuan mencapai Rp 6 juta per tahun dengan perincian masing-masing sebesar 3 juta rupiah.

Bahan penetapan calon

Data dalam DTKS menjadi bahan penetapan calon peserta PKH. Selanjutnya daftar penetapan calon peserta PKH dibawa dalam pertemuan awal dan validasi. Jika dinilai memenuhi syarat, maka calon peserta ditetapkan sebagai KPM dan mulai menerima bantuan PKH.

Nama yang terdaftar dalam DTKS sebetulnya belum tentu menerima PKH seperti BLT ibu hamil dan balita.
Tiap program bansos memiliki syarat, kriteria, dan mekanisme sendiri yang harus dipenuhi.

Baca Juga »  Bansos Rp 300 Ribu Sudah Siap Cair Lagi, Tapi Kapan?
Rincian dan Syarat Bantuan

Rincian & Syarat Bantuan
Berikut rincian syarat untuk mendapatkan bantuan:
• Ibu hamil atau nifas dengan maksimal kehamilan ke-2 kehamilan di dalam keluarga PKH.
• Anak usia dini paling banyak dua (2) orang di dalam keluarga PKH.

Pembatasan Kuota

Kuota di batasi.
Selain itu tiap program bansos dibatasi kuota yang tidak boleh dilanggar.
1. Ibu hamil wajib memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
2. Apabila belum memiliki KPS, bisa mengajukan permohonan kepada RT/RW lalu disampaikan ke kelurahan.
3. Apabila yang bersangkutan memang layak mendapatkan dana bantuan maka Kepala Desa akan melaporkan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
4. Setelah prosedur tersebut terpenuhi, yang bersangkutan bisa menerima kartu PKH dan mengambil haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga »  Buruan Daftar! Bantuan Tunai Ibu Hamil dan Balita, Total 6Jt Rupiah.
Tahapan Pendaftaran

Sementara itu, masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria penerima BLT PKH dapat mendaftarkan diri dengan tahapan sebagai berikut.

1. Warga (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK

2. Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru

3. Musyawarah desa atau musyarwah kelurahan (musdes/muskel) akan menghasilkan berita acara yang ditandangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi pre-list akhir

4. Pre-list akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga

5. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa file extention SIKS

6. File kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS online

7. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota

8. Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri

Baca Juga: 3 Bantuan Pemerintah Disalurkan Maret 2021, Buruan Cek Nomor KTP Bro

9. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan bupati/wali kota serta berita acara musdes/muskel

10. Data penerima PKH dapat dilihat di laman https://dtks.kemensos.go.id/ dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat.

Demikian informasi di sampaikan, semoga bermanfat buat Anda dan Rekan Anda lainnya.

Baca Juga »  Modal KTP dan KK, Dana Bansos 300 ribu Januari hingga April bisa Cair!
Baca Juga »  Jangan Lewatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos 2021 menyasar 10 juta keluarga di seluruh Indonesia!
Baca Juga »  Buruan Daftar! Bantuan Tunai Ibu Hamil dan Balita, Total 6Jt Rupiah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.